Tingkatkan Standar Mutu, UM Buton Hadirkan Dewan Eksekutif BAN-PT dalam Pendampingan Akreditasi dan Penguatan SPMI
Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Pada Kamis (16/4), bertempat di Gedung Korea UM Buton, telah digelar kegiatan "Pendampingan Akreditasi dan Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Buton".
Kegiatan strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan tata kelola kampus dengan regulasi terbaru, yakni Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, guna memastikan seluruh program studi di lingkungan UM Buton dapat mencapai predikat yang lebih baik.
Rektor UM Buton, Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M. dalam sambutannya menekankan bahwa penjaminan mutu bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan ruh dari keberlangsungan universitas.
?"Kami berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas program studi masing-masing hingga universitas secara keseluruhan agar memenuhi standar akreditasi nasional. Kehadiran pakar dari BAN-PT hari ini adalah langkah nyata kita untuk memastikan UM Buton tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat," ujar Rektor UM Buton.
Hadir sebagai narasumber utama, Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D., yang merupakan Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT periode 2021–2026, memaparkan urgensi akreditasi berdasarkan aturan terbaru. Beliau juga menekankan bahwa jika UM Buton berhasil meraih predikat Unggul, kebahagiaan tersebut bukan hanya milik Rektor, melainkan kebanggaan kolektif bagi seluruh sivitas akademika.
?"Pengorbanan dan kerja keras harus dilakukan semaksimal mungkin. Saat ini, Dewan Eksekutif BAN-PT memantau 4.423 Perguruan Tinggi dan 43.436 Program Studi di Indonesia. Persaingannya sangat ketat," tegas Prof. Johni.
Prof. Johni juga menekankan urgensi Pasal 70 ayat (4) serta Pasal 114 ayat (1) c dan ayat (2), yang mewajibkan penetapan akreditasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada demi menghindari sanksi pencabutan izin. Hal ini menjadi momentum bagi UM Buton untuk segera memperkuat sistem penjaminan mutu dan pemenuhan standar regulasi guna meraih predikat akreditasi yang lebih baik.
Selain aspek legalitas, Prof. Johni memaparkan empat kriteria utama penilaian mutu, yaitu: Budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi. Dalam pelaksanaan SPMI, UM Buton didorong untuk secara konsisten menerapkan prinsip Good University Government (GUG). Prinsip ini mencakup transparansi, pengelolaan nirlaba, efektivitas, efisiensi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif lalu ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dalam memperkuat mutu akademik. Melalui pendampingan ini, seluruh unit di UM Buton diharapkan memiliki kesiapan matang dalam menghadapi siklus akreditasi mendatang demi mewujudkan visi universitas yang unggul dan berkemajuan.